Theresa May versus rancangan awal Brexit - BeritagarID

Seorang pengunjuk rasa anti-Brexit membawa payung Uni Eropa diluar Houses of Parliament di London, Inggris, Senin (14/1/2019). | Clodagh Kilcoyne /AntaraFoto/Reuters

Rencana Inggris untuk hengkang dari Uni Eropa (Brexit) kembali mundur selangkah. Selasa (15/1/2019) waktu setempat, para parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah langkah Perdana Menteri Theresa May membawa Inggris keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan atau tidak.

Banyak yang sudah memprediksi hasil pemungutan suara. Sebanyak 432 anggota parlemen menolak usulan May, sementara 202 lainnya setuju. Dengan kata lain, keputusan referendum Brexit pada 2016 kembali menggantung, padahal tenggat waktu penyelesaian urusan ini tinggal 10 pekan lagi.

Tak hanya mendapat penolakan, Partai Buruh—kini menjadi oposisi pemerintah—mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan May. Jika mosi ditindaklanjuti, posisi May sebagai perdana menteri bisa terancam selesai.

Perolehan suara ini menjadi kekalahan terbesar bagi May, sekaligus memecahkan rekor dalam sejarah perseteruan antara perdana menteri dengan anggota parlemen Inggris.

May pun harus berjuang mewujudkan Brexit. Jika sampai tenggat waktu—29 Maret 2019—Inggris belum juga memiliki kesepakatan, maka parlemen akan langsung mengambil alih kekuasaan dengan membentuk pemerintahan baru.

Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Bisa jadi Brexit batal. Sebaliknya, Brexit kemungkinan terus jalan namun dengan kesepakatan-kesepakatan baru.

Waktu yang diberikan kepada parlemen untuk membentuk pemerintahan baru adalah dua minggu. Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan pemerintahan baru tak berhasil dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan perdana menteri baru.

May, di sisi lain, masih punya waktu untuk mewujudkan rencananya. Dikutip dari The New York Times, May bisa membuat negosiasi baru dengan Partai buruh. Salah satunya adalah dengan mewujudkan keinginan partai itu untuk membuat serikat kepabeanan bersama Uni Eropa.

Namun May perlu strategi yang matang. Sebab, upaya negosiasinya dengan partai oposisi bisa memengaruhi dukungan kendaraan politiknya, Partai Konservatif.

Sedikit catatan, Partai Buruh—kini berada di bawah komando Jeremy Corbyn—adalah partai terbesar kedua di Inggris setelah Partai Konservatif. Dukungan untuk May akan melonjak signifikan jika dirinya berhasil merebut pengaruh dari Partai Buruh.

Cara lain yang mungkin bisa ditempuh oleh May adalah mengubah poin-poin dalam perjanjian Brexit dengan Uni Eropa. May juga bisa mencari konsesi yang lebih banyak dari Uni Eropa kemudian kembali ke parlemen dan menyelesaikan urusan yang tertunda.

Jika langkah ini tak jua berhasil, May punya satu kesempatan lagi. Kesempatan itu adalah meminta Uni Eropa untuk menunda sementara Brexit. Tapi permohonan itu tak akan mudah. May harus meminta restu dari seluruh negara anggota Uni Eropa.

Kemungkinannya, negara-negara tersebut bisa menyetujui pinta May jika Inggris menggelar pemilu atau referendum ulang.

Merujuk Undang-undang Parlemen Inggris tahun 2011, pemilihan umum seharusnya digelar selama lima tahun sekali. Sementara, agenda pemilu selanjutnya adalah pada 2022.

Ketua DPR Inggris Andrea Leadsom mengatakan kepada BBC bahwa saat ini pemerintah pusat perlu membuat perjanjian alternatif yang bisa dinegosiasikan semua pihak. Sehingga rencana Brexit tetap berjalan tanpa harus berakhir dengan kekacauan.

Hancur leburnya dukungan May berawal dari kesalahannya sendiri. Juni 2017, May menggelar pemilihan umum untuk parlemen yang dipercepat tiga tahun.

May saat itu menduga Konservatif bakal merebut kursi yang lebih banyak. Alih-alih demikian, Konservatif malah kehilangan kursi, dari 330 menjadi 314. Sebaliknya, Partai Buruh berhasil memenangkan 266 kursi parlemen (40,2 persen) dari sebelumnya hanya 232 kursi.

Secara statistik, perolehan ini memang menunjukkan bahwa Konservatif tetap mendominasi kursi di parlemen. Namun, kenyataan lainnya adalah tidak ada satu partai di Inggris yang berhasil merebut suara mayoritas.

Sebab, untuk menjadi mayoritas di parlemen, partai setidaknya harus mendapatkan 326 kursi dari keseluruhan 650 jatah kursi yang ada. Parlemen pun menggantung.

Brexit memang menjadi polemik pelik di Inggris. Referendum yang digelar pada 23 Juni 2016 sejatinya bukan akhir dari keputusan ini. Pemerintah Inggris yang mendukung hasil referendum harus melalui dua tahun penuh negosiasi dan kesepakatan.

Pasalnya keluar dari Uni Eropa bukan hal sepele. Inggris bakal mengeluarkan ongkos yang tak sedikit untuk melanjutkan rencananya, yakni 39 miliar Poundsterling atau sekitar Rp707 triliun.

Selain itu, Inggris dan Uni Eropa harus melalui periode transisi yang memberi kesempatan bagi sektor usaha dan perdagangan dua pihak. Belum lagi status warga Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan sebaliknya.

Let's block ads! (Why?)