Mahathir Versus Najib Razak, Siapa akan Menang?

Najib Razak berada di bawah tekanan guna memulihkan suara.

REPUBLIKA.CO.ID,  KUALA LUMPUR -- Malaysia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) guna menentukan perdana menteri pada, Rabu (9/5) besok. Sejauh ini, dua calon yang akan saling berhadapan itu diusung dua koalisi berbeda.

Calon pejawat Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak alias Najib Razak diusung oleh koalisi Barisan Nasional (BN). Koalisi tersebut sudah berkuasa di Negeri Jiran selama kurang lebih 60 tahun.

Koalisi yang diketuai Razak itu berisikan 13 partai. Mereka berjanji untuk terus mengembangkan negara dalam berbagai aspek. Meski demikian, laju koalisi untuk meneruskan kuasa diadang jalan terjal.

Popularitas koalisi BN terus merosot dari tahun ke tahun. Pada pemilu 2004 lalu, BN mendulang 63,8 persen dukungan masyarakat. Suara kemudian berkurang pada 2008 menjadi 51,9 persen dan terus menyusut pada 2013 kemarin menjadi 47,4 persen suara.

Kondisi tersebut membuat Najib berada di bawah tekanan guna memulihkan suara koalisi. Terlebih, ia juga tersandung kasus korupsi dan tindak pencucian uang yang diduga melibatkan perusahaan investasi berplat merah 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam gugatan sipil, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menduga penyalahgunaan dana sebesar 4,5 miliar Dolar dari 1MDB. Aksi pencucian uang itu selanjutnya dibantah oleh Najib yang kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Kejaksaan Agung Malaysia.

Selain itu, Razak juga telah mendapatkan lawan tangguh dalam pemilu tahun ini. Ia akan berhadapan dengan Mahathir Mohammad yang disokong dukungan dari koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) atau Pact of Hope. Kasus korupsi yang melilit Najib itu menjadi alasab politisi 92 tahun dan telah pensiun itu kembali ke dunia perpolitikan.

Mahathir akan dipadukan dengan Wan Azizah Wan Ismail untuk memimpin Malaysia di masa depan. Mahathir Mohammad merupakan sosok yang berjasa dalam memajukan negara dalam bidang ekonomi, budaya dan pemerintahan. Kemajuan perekonomian dalam eranya bahkan menjelma menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi di Asia.

Mahatir juga telah melakukan berbagai akusisi perusahaan menjadi milik negara selama masa jabatan lima kali secara beruntun. Hal itu terjadi dalam bidang penerbangan, keperluan sehari-hari dan telekomunikasi.

Privatisasi perusahaan inilah yang pada akhirnya mempercepat laju perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu proyek yang paling signifikan semasa jabatannya adalah pembangunan jalur lintas Utara-Selatan yang menghubungkan Thailand dan Singapura.

PH mengusung misi pembangunan kembali negara yang dinilai rusak di tangan Abdul Razak. Mereka bersatu di bawah partai yang dipimpin politisi kawakan Malaysia sekaligus mantan wakil perdana menteri Mahatir, Anwar Ibrahim.

"Kita memiliki peluang untuk mengalahkan pemerintah karena kita bersatu. Kenapa kita ingin menjatuhkan pemerintah? Karena mereka merupakan sekumpulan pencuri," kata Mahatir Mohamad seperti dikutip Aljazirah.

Kendati, Najib diprediksi tetap akan memimpin Malaysia hingga empat tahun mendatang. Hal itu didapatkan berdasarkan hasil poling dari lembaga survei politik terkemuka di Malaysia, Merdeka Center.

Lembaga tersebut merilis data yang menyebutkan jika suara Najib akan tetap berada di atas Mahatir Mohamad. Hasil survei itu menempatkan koalisi BN sebagai pemenang pemilu meski suara yang didapatkan terus menyusut. Data dirilis pada Selasa (8/5) sore waktu setempat.

Merdeka Center memprediksi jika Najib Razak akan mendulang suara mencapai 40,3 persen. Angka itu relatif berkurang dari 47,4 persen yang diperoleh pada masa di pemilihan umum 2013 lalu.

Kemenangan itu sekaligus akan memperpanjang masa kekuasaan BN. Political risk consultancy Eurasia Group mengatakan, koalisi oposisi hanya memiliki kesemlatan menang 15 persen.

Baca juga, Ketua KPU Jadi Pengamat Malaysia. 

Sementara, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Malaysia menilai jika pemungutan suara tidak akan berjalan dengan adil. Ini menyusul adanya sejumlah pemilih yang tidak dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu. Terlebih, pemilih yang tidak didaftarkan berasal dari oposisi pemerintah.

"Tidak dimasukannya sejumlah nama pemilih dalam DPT merupakan pelanggaran terhadap demokrasi, apalagi jika hal itu memberikan keuntungan tertentu bagi partai penguasa," Ketua Komisi HAM Malaysia Razali Ismail.

Let's block ads! (Why?)

Baca dong http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/05/08/p8ew4h377-mahathir-versus-najib-razak-siapa-akan-menang

Bagikan Berita Ini