Pemerintah AS Ditutup, PNS Merana, tapi Trump Tetap Gajian - CNBC Indonesia

Washington, CNBC Indonesia - Ketika pemerintah federal Amerika Serikat (AS) menghadapi penutupan pemerintahan parsial atau government shutdown dan ratusan ribu pegawai federal tak digaji atau dirumahkan tanpa dibayar, Presiden Donald Trump dan anggota Kongres ternyata masih mendapatkan gaji mereka.

Penutupan ini dipicu oleh permintaan Trump bahwa pembayar pajak AS harus menyediakan US$5 miliar untuk tembok yang ia ingin bangun di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Permintaan ini ditentang oleh sebagian besar anggota Partai Demokrat dan beberapa anggota parlemen di dalam partainya sendiri, Partai Republik.

Trump ingin uang itu dimasukkan dalam langkah pengeluaran yang harus diloloskan Kongres untuk mengembalikan pendanaan bagi beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Keadilan, Pertanian, dan Perdagangan.

Jadi mengapa anggota Kongres dan presiden dibayar ketika begitu banyak pekerja federal lainnya diminta untuk berhenti bekerja? Berikut penjelasan yang dikutip dari USA Today, Jumat (28/12/2018).

Anggota Kongres baru yang menggambarkan dirinya sebagai sosialis-demokratik, Alexandria Ocasio Cortez, telah mengkritik secara blak-blakan tentang gaji pejabat Kongres.

"Lain kali, jika ada government shutdown, gaji Kongres juga harus dicabut. Sama sekali tidak dapat diterima bahwa anggota Kongres dapat memaksa government shutdown pada jalur partisan & kemudian meminta gaji Kongres dikecualikan dari keputusan itu. Milikilah integritas," tulis Alexandria Ocasio-Cortez di Twitter.

Pemerintah AS Ditutup, PNS Merana, tapi Trump Tetap Gajian

Foto: Sebuah tanda menyatakan Arsip Nasional ditutup karena penutupan sebagian pemerintah federal di Washington, AS, 22 Desember 2018. REUTERS / Joshua Roberts

Menerapkan usulnya ke dalam praktik, akan membutuhkan pembersihan beberapa rintangan besar, termasuk kemacetan pembahasan di tahap Konstitusi AS.

Menurut Konstitusi, Kongres diharuskan menentukan gajinya sendiri untuk dibayarkan oleh Departemen Keuangan. Gaji tersebut diuraikan dalam undang-undang yang terpisah dari undang-undang alokasi.

Jadi, meskipun penutupan pemerintahan terjadi akibat kegagalan untuk membuat kesepakatan terkait pendanaan, Kongres terus mendapatkan gaji di bawah undang-undang yang sama sekali berbeda.

Amandemen ke-27 AS mengatakan Kongres tidak bisa mengeluarkan undang-undang yang memengaruhi gajinya untuk masa kini.

Karena tampaknya sangat tidak mungkin Kongres saat ini akan mengesahkan undang-undang seperti itu sebelum 3 Januari 2019, hal ini akan bergantung pada anggota baru parlemen yang akan dilantik minggu depan untuk mengubah aturan itu. Namun, bahkan bila hal itu dilakukan, aturan baru tersebut tidak akan bisa berlaku hingga 2020.

Demikian pula, Pasal II, Bagian 1 Konstitusi mengatakan Kongres tidak dapat mengubah pembayaran gaji presiden selama masa jabatannya.

"Dengan demikian secara efektif menjamin kompensasi kepada Presiden terlepas dari tindakan penutupan apapun," diringkas sebuah laporan Layanan Penelitian Kongres (CRS).

Foto: Presiden AS Donald Trump mengadakan panggilan video dengan anggota dinas militer AS di Oval Office pada pagi Natal di Washington, 25 Desember 2018. REUTERS / James Lawler Duggan / File Foto

Sementara anggota Kongres dibayar selama penutupan pemerintahan, hal yang sama tidak selalu berlaku untuk staf mereka, menurut CRS. Tetapi dalam penutupan ini hal itu tidak akan menjadi masalah karena alokasi untuk cabang legislatif sudah disetujui dalam rancangan anggaran belanja pemerintah 2019.

Anggota parlemen telah berulang kali mencoba untuk meloloskan undang-undang yang akan membekukan pembayaran gaji Kongres jika terjadi shutdown, tetapi aturan tersebut belum diloloskan kedua kamar Kongres.

Senat pada 2011 mengesahkan RUU (rancangan undang-undang) untuk membekukan pembayaran Kongres dan presiden selama penutupan pemerintahan tetapi RUU itu kandas di DPR.

Karena mereka tidak dapat membekukan gaji mereka, banyak anggota Kongres yang mencoba menghindari sasaran publik saat pegawai federal lain tidak digaji dengan cara menyumbangkan penghasilan mereka. Sebanyak 248 anggota parlemen dari kedua belah pihak melakukannya selama penutupan 2013, menurut daftar yang disusun oleh The Washington Post. (prm)

Let's block ads! (Why?)