Kanada Cabut Gelar Warga Negara Kehormatan Pemimpin Myanmar

OTTAWA, KOMPAS.com - Parlemen Kanada dilaporkan menyetujui usulan untuk menghapus gelar warga negara kehormatan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

AFP via Asia One melaporkan Jumat (28/9/2018), reputasi internasional Suu Kyi ternoda setelah dia terkesan enggan mengecam krisis yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Adam Austen berkata, Majelis Rendah memberikan gelar kehormatan kepada peraih Nobel Perdamaian 1991 itu pada 2007.

"Namun, mulai saat ini Majelis secara bulat menyetujui pencabutan status tersebut," ungkap Austen dalam keterangan resmi Kamis (27/9/2018).

Austen menjelaskan, keengganan untuk menyebut bahwa militer Myanmar telah melakukan genosida kepada Rohingya menjadi dasar pencabutan itu.

Dia menambahkan, pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau bakal memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya.

"Kami juga bakal menjatuhkan sanksi kepada para jenderal yang terlibat, dan menuntut mereka untuk diadili di mahkamah internasional," papar dia.

Selain Suu Kyi, gelar kehormatan itu diberikan kepada empat orang lain. Termasuk Pemimpin Tibet Dalai Lama hingga mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela.

Operasi militer yang pecah di Rakhine pada 25 Agustus 2017 memaksa sekitar 700.000 warga Rohingya untuk mengungsi.

Sebagian besar orang Rohingya melarikan diri dan menetap di kampa pengungsian Kutupaling, Cox's Bazaar, Bangladesh.

Tim pencari fakta yang dibentuk PBB memberikan laporan setebal 444 halaman bahwa para jenderal Myanmar harus dihadapkan pada Mahkamah Krimiinal Internasional (ICC).

Tim yang diketuai mantan Jaksa Agung Republik Indonesia 1999-2001 Marzuki Darusman itu menyebut level kekejaman pasukan Myanmar sudah sulit dipahami.

Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda mengumumkan bakal membuka penyelidikan awal tuduhan kejahatan yang dilakukan kepada Rohingya.

Bensouda pekan lalu berkata, meski Nyapyidaw tak menandatangani Perjanjian Roma sebagai dasar pendirian ICC, pihaknya hak yurisdiksi melakukan investigasi.

Sebabnya, Bangladesh yang saat ini merupakan penampungan mayoritas pengungsi etnis Rohingya tercatat sebagai anggota ICC.

Pernyataan Bensouda mendapat respon panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlain, dengan memperingatkan PBB unuk tak ikut campur.

Let's block ads! (Why?)