Majelis Umum PBB Kemungkinan Akan Bahas Resolusi Palestina Pekan Depan, Ini Isinya

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Sebuah rancangan resolusi untuk perlindungan warga sipil Palestina diperkirakan akan dibahas di Majelis Umum PBB (UNGA) pada hari Rabu, (13/6/2018), kata sumber diplomatik di PBB.

Dikutip Serambinews.com, dari Kantor Berita Turki Anadolu Agency, Sabtu (9/6/2018), sesi khusus darurat akan membahas dan memberikan suara pada rancangan resolusi yang mencari perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.

Sesi khusus ini diajukan oleh Turki dan Aljazair, setelah resolusi serupa yang diusulkan Kuwait, diveto oleh AS pekan lalu di Dewan Keamanan PBB, kata sumber-sumber pada kondisi anonimitas karena pembatasan berbicara dengan media.

Adapun rancangan resolusi dimaksud adalah "meminta Sekretaris Jenderal (PBB) untuk memeriksa situasi saat ini dan untuk menyerahkan laporan tertulis, sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 60 hari sejak adopsi resolusi ini, yang berisi, antara lain, usulannya tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan, perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk, antara lain, rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional”.

Mengatasi resolusi PBB terkait pada perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, rancangan resolusi "menyatakan keprihatinan berat" atas pembunuhan warga sipil - termasuk anak-anak, tenaga medis dan wartawan - oleh pasukan Israel, terutama di Pendudukan Palestina.

Menekankan perlunya Dewan Keamanan dan negara-negara anggota untuk memperkuat lebih lanjut perlindungan warga sipil, ia mengatakan "solusi abadi untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dan melalui negosiasi yang kredibel dan langsung ”.

(Baca: Setelah Razan al Najjar, Tentara Israel Tembak Jarak Dekat Pemuda dari Keluarga Aktivis Palestina)

(Baca: Demi Bela Palestina, Soekarno Rela Korbankan Tiket Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 1958)

Ini "menyambut dan mendesak keterlibatan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal dan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah untuk membantu, bekerja sama dengan mitra yang peduli, dalam upaya untuk segera mengurangi situasi dan menangani infrastruktur yang mendesak, kemanusiaan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi, termasuk melalui implementasi proyek yang didukung oleh Komite Penghubung Ad Hoc. ”

Resolusi ini juga menyerukan upaya baru dan mendesak untuk mengakhiri penjajahan Israel yang dimulai pada 1967, untuk menempatkan semua topik kontroversial antara pihak-pihak dalam bentuk akhir, untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memulai negosiasi yang kredibel, bersama dengan “perdamaian yang adil dan abadi. berdasarkan visi suatu wilayah di mana dua Negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dengan perbatasan yang aman dan diakui, atas dasar resolusi PBB yang relevan dan kerangka acuan Madrid”.

Mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, menyerukan langkah-langkah segera untuk memastikan gencatan senjata segera, tahan lama dan sepenuhnya dihormati.

"memutuskan untuk menunda sesi khusus darurat kesepuluh sementara dan untuk mengesahkan Presiden Majelis Umum pada sesi terbaru untuk melanjutkan pertemuannya atas permintaan dari Negara-negara Anggota," bunyi resolusi tersebut.