Terlebih, JK menilai, pernyataan Prabowo yang berlawanan dengan sikap pemerintah Indonesia itu merupakan pernyataan politik pada masa kampanye, menjelang pemungutan suara Pilpres 2019.
"Namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan? Kecuali kalau dia (anggota) Partai Golkar, ya bisa ditegur," kata Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11).
Meskipun sikap Prabowo berseberangan dengan pemerintah dalam hal dukungan terhadap Palestina, pemerintah, kata JK, tidak akan menanggapi serius pernyataan calon presiden dari koalisi Partai Gerindra itu.
"Masyarakat yang menilai, bukan pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya Prabowo mengatakan keputusan pemerintah Australia memindahkan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalam harus dihargai dan itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia. Sementara itu, calon wapres pasangan Prabowo, Sandiaga Uno, menyatakan tetap mendukung upaya memperjuangkan hak rakyat Palestina di tengah pemindahan kantor kedutaan besar Australia itu.
Sandiaga mengatakan rencana itu sepenuhnya akan menjadi keputusan politik dari pemerintah Australia. Kendati demikian, dia berharap tidak ada langkah terburu-buru sehingga membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil.
"Posisi kami sangat tegas, kita akan berjuang untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan komitmen Indonesia," kata Sandiaga di Malang, Jumat (23/11).
Sandiaga mengatakan, Indonesia sebagai negara sahabat Australia, sudah menyampaikan bahwa posisi Indonesia akan tetap memperjuangkan hak-hak dari rakyat Palestina.
Pemindahan kedutaan itu diajukan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, saat melakukan kampanye pemilihan daerah. Usul itu menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, antara lain Indonesia dan Malaysia. (antara/ain)
Baca dong https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181123192831-32-348817/wapres-jk-maklumi-prabowo-dukung-pemindahan-kedubes-australiaBagikan Berita Ini
0 Response to "Wapres JK Maklumi Prabowo Dukung Pemindahan Kedubes Australia"
Posting Komentar