Sekjen PDIP: Prabowo tak Paham Sejarah

PDIP mengomentari pernyataan Prabowo soal rencana Australia memindahkan kedubes

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespon pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang tak mempermasalahkan rencana Australia memindahkan kantor Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpedulian Prabowo terhadap perjuangan rakyat Palestina

Ia pun menilai pernyataan tersebut keluar karena tidak memahami sejarah karena menafikan nasib rakyat Palestina. "Ini adalah pemimpin yang tidak paham sejarah," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (24/11).

Menurutnya, sudah sejak lama Indonesia mendorong kemerdekaan Palestina. Hal itu juga yang didengungkan Soekarno saat meminta Palestina ikut dalam KAA pada tahun 1955. Sebab kemerdekaan adalah juga hak segala bangsa, termasuk Palestina. Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu, Indonesia menolak tegas penjajahan, iimperialisme dan kolonialisme.

"Indonesia adalah negara antipenjajahan, antiimperialisme, dan antikolonialisme," katanya.

Tak hanya itu, Hasto juga mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah rela memutuskan Indonesia tak ikut Olimpiade 1962. Keputusan itu sebagai bentuk protes atas hadirnya dua delegasi, Israel dan Taipeh.

"Karena itu sikap Prabowo itu nyata-nyata berbeda dengan sikap PDIP, berbeda dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno dan nyata-nyata berbeda dengan apa telah diperjuangkan Presiden Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tak mau mencampuri rencana pemerintah Australia memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal tersebut dikatakan Prabowo usai acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11)

"Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri. Tapi Aussie (Australia) juga merupakan negara independen dan berdaulat maka kita harus menghormati kedaulatan mereka," ujar Prabowo.

Let's block ads! (Why?)