Korut Mulai “Bokek” Akibat Sanksi Ekonomi Internasional

FAJAR.CO.ID — Warisan keluarga pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, dikabarkan bakal ludes pada Oktober 2018. Beragam sanksi ekonomi internasional membuat rezim komunis ini kesulitan mencari uang. Apa ini gelagat Korut bangkrut?

Prediksi itu datang dari rival Korut, yaitu Korea Selatan (Korsel). Anggota parlemen dari Partai Liberty Korea, Kang Seok-ho itu mengumbar info jika Jong-un sedang kehabisan duit. Info itu, diakuinya berasal dari diskusi dengan otoritas intelejen.

“Saya menerima sebuah analisis bahwa, jika sanksi internasional terhadap Korea Utara berlanjut seperti ini, semua pendapatan mata uang asing Korea Utara dan aset luar negeri akan dibekukan, dan dolarnya akan mengering sekitar bulan Oktober,” ujar Kang, seprti dilansir Yonhap, kemarin.

Kang juga menganalisa menurunnya tensi Korut dengan mengikuti Olimpiade Pyeongchang 2018 sebagai indikasi melemahnya Korut secara ekonomi. Ia berpesan, agar pemerintah di negaranya tidak terkecoh dan terus membangun diplomasi dengan dunia internasional.

“Pada saat seperti ini, pemerintah kita harus terus memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional mengenai sanksi terhadap Korea Utara,” tegasnya.

Kang juga menyarankan agar negaranya mengirim utusan khusus ke Pyongyang untuk mendorong perundingan lagi antara Korut dan Amerika Serikat.

Adik Jong-un; Kim Yo-jong, telah memberikan undangan kepada Presiden Korsel, Moon Jae-in, untuk mengunjungi Korut. Undangan itu disampaikan saat perempuan yang dijuluki “Ivanka Trump”-nya Korut itu berkunjung ke Korsel menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Pyeongchang. Presiden Moon saat itu belum bisa memastikan untuk memenuhi undangan tersebut. “Mari ciptakan kondisi untuk memungkinkannya,” ujar dia.

Sebenarnya, indikasi runtuhnya ekonomi Pyongyang sudah terasa sejak awal tahun ini setelah Jong-un menyampaikan pidato Tahun Baru. Yaitu, ketika ia bersedia mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Ia juga menerima usulan Korsel untuk berunding. Peristiwa yang jarang terjadi.

Sebelumnya, sejumlah sumber China mengabarkan jika Korut benar-benar sudah kehabisan duit. Sumber yang dekat dengan elite penguasa Pyongyang menyebut, dana yang ditinggalkan Kim Jong Il itu sebagian besar digunakan untuk melaukan uji coba senjata nuklir.

“Akibat pemborosan yang dilakukan Kim Jong-un, dana yang ditinggalkan sang ayah, sudah semakin menipis,” ujar salah satu sumber kepada Radio Free Asia. “Saat ini sulit sekali mengendalikan para eksekutif papan atas Korea Utara, yang amat licik,” tambah sumber itu.

Sumber itu menambahkan, dirinya cukup mengenal dekat para pejabat dari Kantor No.39. Kantor No.39 ini adalah sebuah organisasi rahasia yang bekerja di bawah Partai Pekerja Korea yang berkuasa untuk menyediakan anggaran bagi negara.

Anggaran yang disediakan organisasi ini berasal dari banyak kegiatan ilegal semisal pemalsuan uang, produksi obat terlarang, dan penipuan asuransi internasional. Uang yang dihasilkan organisasi ini berkisat antara 500 juta hingga 1 miliar dolar AS.

“Saya mendengar adanya kekhawatiran kurangnya dana di Kantor No.39. Dan, para pejabat tinggi Korea Utara sudah mengetahui hal ini, jadi ini bukan rahasia lagi,” ujar sang sumber.

Sumber itu menambahkan, empat dari enam uji coba senjata nuklir dan misil Korea Utara dari total 20 kali uji coba, dilakukan di masa pemerintahan Jong-un. “Kami berspekulasi bahwa Kim Jong-un menghabiskan banyak uang untuk uji coba misil dan nuklir ini,” sebutnya.

Selain untuk percobaan senjata, Kim Jong-un juga menghabiskan uang itu untuk membiayai sejumlah proyek mercusuar seperti resor ski Masikryong di wilayah utara negeri itu.

Seperti diketahui, kondisi Korut semakin sulit setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi setelah negeri itu menggelar uji coba nuklirnya yang keenam. DK PBB menjatuhkan sanksi dengan melarang seluruh negara di dunia menerima para pekerja asal Korut. Dilaporkan, sekitar 100 ribu warga Korut yang bekerja di luar negeri juga mengirim sekitar USD500 juta pendapatan setiap tahunnya. Data itu mengutip angka perkiraan dari PBB. (rmo/jpg)