PBB Sebut Korea Utara Langgar Sanksi Internasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Korea Utara telah melanggar sanksi internasional dengan mengekspor batu bara dan komoditas terlarang lainnya tahun lalu dan memperoleh hampir US$200 juta.

Dilansir dari CNN, laporan tersebut ditulis oleh panel ahli yang menyelidiki Korea Utara dan telah dikirim ke sebuah komite PBB untuk Korea Utara. CNN telah memperoleh bagian penting laporan dari seorang diplomat PBB yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka.

Namun, CNN belum meninjau keseluruhan dokumen.

Menurut laporan tersebut, meskipun ada banyak sanksi internasional, Korea Utara mengekspor hampir semua komoditas yang telah dilarang dalam resolusi antara Januari dan September tahun lalu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Korea Utara mengekspor batu bara ke China, Malaysia, Rusia dan Vietnam, selain memalsukan dokumen untuk menyembunyikan asal usul batu bara tersebut.

Di sisi lain, China secara konsisten membantah telah ikut melanggar sanksi.

Penyidik PBB menilai bahwa Korea Utara telah mencemooh resolusi terbaru dengan memanfaatkan rantai pasokan minyak global, melibatkan warga negara asing, perusahaan cangkang offshore dan sistem perbankan internasional.

Dokumen tersebut juga menyatakan kemungkinan bahwa Pemerintahan Kim Jong Un memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.

Sanksi yang Berat

Serangkaian resolusi yang semakin ketat telah disahkan di Dewan Keamanan PBB melawan Korea Utara pada tahun 2017, sebagai tanggapan atas uji senjata ulang tahun rezim nakal tersebut.

Langkah-langkah tersebut, yang diloloskan setelah lobi ketat oleh Washington, menargetkan komoditas energi, transfer uang dan jasa pengiriman lewat kapal.

Korea Utara selama bertahun-tahun menggunakan praktik pelayaran yang menipu demi menghasilkan uang dan barang untuk rezim tersebut. Namun armadanya telah mendapat sorotan yang semakin ketat karena Amerika Serikat telah mencari cara baru untuk menghukum rezim Kim.

Isu transfer dari kapal ke kapal dibawa beberapa kali pada pertemuan puncak soal Korea Utara di Vancouver bulan lalu. Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mengatakan bahwa lebih banyak yang perlu dilakukan mengenai masalah operasi penuntutan maritim ketika menghentikan pelanggaran sanksi.

"Kami harus mengakhiri pengiriman barang dari kapal ke kapal yang melemahkan sanksi PBB," katanya.

Dua minggu yang lalu, sebuah pesawat mata-mata Jepang melihat sebuah kapal tanker Korea Utara yang mungkin melanggar sanksi PBB dengan melakukan pengiriman dari kapal ke kapal dengan kapal berbendera Dominika. (gir)

Let's block ads! (Why?)