AS Ancam Invasi Militer, Venezuela Tak Gentar - SINDOnews.com

CARACAS - Venezuela tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa invasi militer menjadi opsi untuk mengatasi krisis di negara kaya minyak itu. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan rakyatnya siap untuk mengusir serangan militer asing kapan pun itu terjadi.

Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.

"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.

Baca Juga:

"Kami selalu siap untuk menangkis serangan," ujarnya, dikutip Russia Today, Senin (4/2/2019). Rodriguez tidak merinci apakah Caracas telah mengambil langkah ekstra untuk mempersiapkan negaranya terhadap potensi serangan militer asing.

Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.

Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.

Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.

Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis.

Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

(mas)

Let's block ads! (Why?)