Presiden Maduro 'Tak Bisa Pastikan' Perang Sipil Tak Landa Venezuela - detikNews

Caracas - Presiden Venezuela,NicolasMaduro, menyatakan tidak bisa memastikan perang sipil tidak akan terjadi di negaranya selagi tekanan menguat agar dia mundur dari jabatan.

Dalam wawancara dengan televisi, Maduro memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan meninggalkan Gedung Putih "dengan berlumur darah" jika turut campur dalam urusan Venezuela.

"Hari ini tiada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan kepastian," ujarnya saat ditanya apakah krisis di Venezuela dapat berujung pada perang saudara.

"Semuanya tergantung pada taraf kegilaan dan agresivitas kerajaan utara (AS) dan sekutu-sekutu Baratnya."

"Kami meminta agar tiada seorang pun ikut campur pada urusan dalam negeri kami...dan kami mempersiapkan diri untuk membela negara kami," papar Maduro dalam program televisi Spanyol, Salvados.

Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan kepada stasiun televisi CBS bahwa penggunaan kekuatan militer adalah "sebuah pilihan".

Menanggapi pernyataan ini, Maduro memperingatkan Trump bahwa dia berisiko mengulangi perang Vietnam jika turut campur urusan Venezuela.

"Setop. Setop. Donald Trump! Anda berbuat kesalahan sehingga tangan Anda akan berlumur darah dan Anda akan meninggalkan masa jabatan kepresidenan dengan darah," cetus Maduro.

"Marilah saling menghormati, atau apakah Anda ingin mengulangi Vietnam di Amerika Latin?"

Minggu (3/2) adalah tenggat yang ditetapkan sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Spanyol, terhadap Maduro untuk menetapkan pemilihan ulang presiden.

Negara-negara tersebut menegaskan bakal mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela jika Maduro tetap berkeras tidak menggelar pilpres.

Ultimatum itu dijawab tegas oleh Maduro.

"Kami tidak menerima ultimatum dari siapapun. Itu kedengarannya seperti saya berkata kepada Uni Eropa: 'Saya beri waktu tujuh hari kepada Anda untuk mengakui Republik Catalonia, dan jika tidak, kami akan mengambil tindakan'.

"Tidak, politik internasional tidak bisa dilandaskan pada ultimatum. Itu zamannya kekaisaran dan daerah jajahan," cetusnya.

Bantuan kemanusiaan

Pada Minggu (3/2), pemimpin oposisi, Juan Guaido, menyatakan akan membangun koalisi internasional untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

Karena dia tidak menguasai wilayah manapun di Venezuela, Guaido berencana mendirikan pusat pengambilan bantuan di negara-negara tetangga tempat rakyat Venezuela paling banyak mengungsi.

Di sisi lain, Maduro menolak bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela.

"Kami tidak pernah menjadi negara pengemis," kata Maduro.

Pertentangan kedua sosok ini tercermin di jalan-jalan kota besar di Venezuela.

Di Caracas, ribuan orang turun ke jalan untuk menyatakan dukungan baik kepada Presiden Maduro maupun Guaido.

Maduro mendapat sokongan dari militer. Namun menjelang rangkaian demonstrasi, Guaido menerima dukungan dari marsekal angkatan udara, Francisco Yanezperwira berpangkat paling tinggi yang mendukung oposisi.

Para pendukung pemerintah Venezuela turun ke jalan di Caracas, 2 Februari 2019. (AFP)

Juan Guaido
Juan Guaid disambut para pendukungnya di Caracas, 2 Februari 2019. (Reuters)

Guaido mengklaim menggelar berbagai pertemuan pribadi dengan militer untuk menggalang sokongan melengserkan Maduro. Dia juga mengaku telah melobi China salah satu pendukung terkuat Maduro.

Venezuela mengalami krisis ekonomi selama beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan hiperinflasi dan kekurangan pasokan makanan serta obat-obatan. Jutaan warga Venezuela pun melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Pada Januari lalu, Maduro dilantik untuk menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya menyusul pemilihan umum yang dipertanyakan mengingat sejumlah figur oposisi tidak dapat berpartisipasi akibat dipenjara atau diboikot.

Beberapa pekan kemudian, Guaido yang menjabat sebagai ketua Majelis Nasional Venezuel amemproklamirkan dirinya sebagai presiden.

Dia mengklaim konstitusi membolehkan dirinya memegang kekuasaan untuk sementara tatkala presiden dinilai tidak sah.

BBC

AS dan lebih dari 20 negara lainnya telah mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Bahkan, sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris mengatakan bakal mengakui Guaido sebagai presiden jika pemilu tidak digelar dalam delapan hari.

Di sisi lain, Rusia, Cina, Meksiko, dan Turki menyokong Maduro.

Indonesia, sebagaimana dipaparkan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, "mengikuti dari dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Venezuela".

"Kita menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi. Dengan tetap menghormati kedaulatan dan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, penting agar suara rakyat Venezuela untuk didengarkan," sebut Arrmanatha.

Oleh karena itu, sambungnya, "perlu segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan dan kredibel".

(nvc/nvc)

Let's block ads! (Why?)