PBB Larang Militer Myanmar Terlibat Politik

JawaPos.com - Para penyelidik di PBB mengatakan, militer Myanmar harus disingkirkan dari pengaruh politik. PBB memberikan laporan yang menegaskan kembali panggilan bagi para jenderal untuk bersaksi atas genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Penyelidikan 444 halaman tersebut berisi perincian tentang kekejaman yang dihadapi Muslim Rohingya.

Laporan tersebut menyebut bahwa pimpinan paling atas di militer harus dirombak. Selain itu ke depan tak ada lagi militer yang boleh bergabung dengan politik.

Militer Myanmar mendominasi negara yang mayoritas beragama Budha. Mereka memegang seperempat kursi di parlemen dan mengendalikan tiga kementerian.

"Pemimpin sipil negara itu harus lebih lanjut mengejar penghapusan Tatmadaw (angkatan bersenjata negara) dari kehidupan politik Myanmar," kata laporan tersebut.

Analisis PBB, berdasarkan kerjanya selama 18 bulan dan lebih dari 850 wawancara mendalam, mendesak masyarakat internasional untuk menyelidiki petinggi militer yang melakukan genosida. Termasuk panglima tertinggi Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar membantah semua tuduhan, bersikeras bahwa kampanyenya dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos perbatasan pada Agustus 2017.

Kehadiran militer di parlemen memberi mereka hak veto atas perubahan konstitusional, membuat transisi untuk kontrol sipil sangat sulit.

(iml/JPC)

Let's block ads! (Why?)