Kunker Sandi ke Moskow Jadi Cibiran DPRD DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, semalam (31/7). Sandi diagendakan pulang besok (2/8).

Sandi berencana menemui wali kota Moskow untuk membahas program sister city yang telah dijajaki Pemprov DKI sejak 2017 era kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat.

Djarot semasa menjabat pernah mengunjungi Traffic Management Center dan pusat transit Moscow Central Circle.

"Untuk membahas kelanjutan kerja sama yang sudah dijajaki Pak Djarot (eks Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat)," ujar Sandiaga, Selasa (31/7).

Dengan kunjungan ke Moskow kali ini, praktis Sandiaga tercatat sudah lima kali melakukan kunjungan ke luar negeri sejak ia menjabat sebagai wakil gubernur selama sembilan bulan atau sejak dilantik pada Oktober 2017 silam.

Sandiaga sebelumnya pernah melakukan kunjungan luar negeri ke Dubai, Tokyo, Amerika Serikat, dan Singapura.

Selain Sandi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tercatat sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke luar negeri. Di antaranya ke Maroko, Turki, dan Amerika Serikat.

Biaya kunjungan ke luar negeri tersebut masuk dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2018 pada bagian kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf.

Nilai anggarannya mencapai Rp54,5 miliar. Dengan rincian Rp36,4 miliar untuk perjalanan dinas dalam daerah dan Rp 18 miliar untuk perjalanan dinas luar daerah.

Untuk perjalanan dinas luar daerah, biaya paling paling besar ada di biaya tiket pesawat perjalanan pulang pergi yang mencapai Rp10 miliar untuk 250 orang. Sedangkan besaran uang hariannya mencapai Rp7,1 miliar untuk 1.020 orang.

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Anggaran sebesar Rp 54,5 miliar ini naik signifikan dari APBD 2017 Rp 35,7 miliar dan APBD Perubahan 2017 Rp 15,4 miliar.

Pada 2016, anggarannya lebih kecil lagi yakni sebesar Rp 22,6 miliar di APBD murni dan Rp 15,4 di APBD perubahan

Tingginya biaya perjalanan dinas Pemprpv DKI itupun sempat disentil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut biaya perjalanan dinas Pemprov DKI jauh lebih tinggi dibanding standar nasional. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Anies dan Sandi.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir tiga kali lipatnya. Rp1,5 juta per orang per hari di DKI. Standar nasional itu hanya Rp480 ribu per orang per hari," kata Sri Mulyani, Rabu (27/12).

"Pemerintah Daerah ini kalau bikin standar biaya, lebih mahal daripada pemerintah pusat," imbuhnya.

Anies-Sandi dan jajaran pimpinan DPRD DKI. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Menuai kritik DPRD DKI

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap kunker Sandi ke Moskow dilakukan pada momen yang tidak tepat, mengingat Jakarta saat ini tengah berbenah menjadi tuan rumah ajang Asian Games 2018.

"Sekarang saya bicara momentum saja, momentum hari ini tidak tepat karena kita sedang punya hajat besar Asian Games," kata Gembong saat dikonfirmasi.

Gembong pun mengaku diajak Sandi untuk ikut dalam kunker ke Rusia tersebut. Namun dia menolak.

Ajakan Sandi, kata Gembong, dilakukan dengan mengirim surat ke Ketua DPRD Prasetio Edi, tapi oleh Ketua DPRD diminta untuk berkomunikasi langsung dengan dirinya.

"Saya katakan saya tidak ikut. Bukan apa-apa, momentum tidak tepat. Kesannya tidak baik di tengah masyarakat," tuturnya.

Gembong menyebut seharusnya Sandi tetap berada di Jakarta untuk bersiap siaga membenahi Jakarta sebelum nantinya menerima tamu dari berbagai negara saat perhelatan Asian Games yang akan dimulai pada 18 Agustus mendatang.

"Semua harus diantisipasi, bukan justru jalan-jalan ke luar negeri," ujar Gembong.

D DKI Jakarta juga pernah menyinggung soal kunjungan Anies dan Sandi ke luar negeri.

Kritik soal kunker Anies-Sandi sebelumnya sudah mengemuka di Balai Kota. Ketua Fraksi Nasdem DRPD DKI Bestari Bagus sudah meminta Anies dan Sandi lebih berkonsentrasi di Jakarta dari pada kerap melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Agar lebih berkonsentrasi di dalam negeri yaitu Ibu Kota Jakarta, ditambah lagi jika kepergian Gubernur atau Wakil Gubernur ke luar negeri mengabaikan anggota dewan DPRD DKI," kata Bestari, Rabu (4/7). (gil)